Grand Slipi Tower, Unit 36-E Perkantoran. Jalan. Kota Adm Jakarta Barat

IWPI - Sorot Transparansi Aparat Hukum dan Pejabat Pajak dalam Perkara Perdata di PN Bogor

Sorot Transparansi Aparat Hukum dan Pejabat Pajak dalam Perkara Perdata di PN Bogor

Persidangan perkara perdata Nomor 180/PDT.G/2026/PN.BGR yang melibatkan Leonal Tirta dan Penyidik Kanwil DJP Jatim III di PN Bogor menarik perhatian publik, khususnya terkait aspek keterbukaan informasi dan akuntabilitas para penyelenggara negara.

IWPI - PN Bogor Gelar Sidang Mediasi Perkara Perdata Leonal Tirta Lawan Penyidik DJP Jatim III

PN Bogor Gelar Sidang Mediasi Perkara Perdata Leonal Tirta Lawan Penyidik DJP Jatim III

Pengadilan Negeri (PN) Bogor Kelas IA menyelenggarakan sidang mediasi untuk perkara perdata Nomor 180/PDT.G/2026/PN.BGR pada Kamis (1/10/2026).

IWPI - Mengukur Rasio Kekayaan Hakim Pengadilan Pajak vs Benchmark Remunerasi Resmi Pemerintah

Mengukur Rasio Kekayaan Hakim Pengadilan Pajak vs Benchmark Remunerasi Resmi Pemerintah

Pelaksanaan sidang Peninjauan Kembali (PK) sengketa pajak PT Boardcom Servis Indonesia pada awal Oktober 2026 membuka ruang analisis finansial yang menarik terkait rasio kekayaan pejabat peradilan pajak dibanding pendapatan resminya.

IWPI - Keterbukaan Informasi Peradilan: Menilik Profil LHKPN Majelis Hakim dan Panitera dalam Sidang PK PT BSI

Keterbukaan Informasi Peradilan: Menilik Profil LHKPN Majelis Hakim dan Panitera dalam Sidang PK PT BSI

Persidangan sengketa perpajakan yang melibatkan PT Boardcom Servis Indonesia (PT BSI) pada 1 Oktober 2026 di Pengadilan Pajak tidak hanya menarik perhatian dari aspek hukum materil, tetapi juga menjadi momentum penting bagi keterbukaan informasi publ...

IWPI - PT Boardcom Servis Indonesia Ajukan Peninjauan Kembali Perkara Pajak 2016, Bawa Dokumen Peneliti Pembetulan sebagai Novum

PT Boardcom Servis Indonesia Ajukan Peninjauan Kembali Perkara Pajak 2016, Bawa Dokumen Peneliti Pembetulan sebagai Novum

PT Boardcom Servis Indonesia (PT BSI) secara resmi menempuh jalur hukum luar biasa dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas sengketa perpajakan Tahun Pajak 2016 melawan Direktur Jenderal Pajak.