Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Rinto Setiyawan, memberikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menolak segala bentuk sogokan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Namun, Rinto menegaskan bahwa perjuangan melawan praktik korupsi harus dilakukan hingga ke akar, termasuk di sektor perpajakan, yang sering menjadi sorotan publik.

Dalam perayaan Natal Nasional Partai Gerindra yang berlangsung di Gereja Tiberias, Kota Bekasi, Sabtu (18/1/2024), Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, memberikan pernyataan tegas mengenai integritas Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan bahwa Prabowo telah berulang kali menolak berbagai bentuk godaan, termasuk sogokan, selama menjabat sebagai pemimpin negara. Sikap ini, menurut Hashim, mencerminkan komitmen kuat Prabowo dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Rinto Setiyawan, Ketua Umum IWPI, menekankan pentingnya kejujuran dan integritas bagi aparat pajak sebagai ujung tombak dalam mengelola penerimaan negara. Menurutnya, jika Presiden sudah dengan tegas menolak sogokan dan menunjukkan integritas yang tinggi, maka tidak ada alasan bagi petugas pajak untuk melakukan pemerasan kepada rakyat. 

“Petugas pajak yang menyalahgunakan wewenangnya adalah pengkhianat bangsa dan merusak upaya reformasi perpajakan yang sedang kita bangun bersama," tegas Rinto.

IWPI melihat sektor perpajakan sebagai salah satu indikator penting dalam mencerminkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Menurut Rinto, perilaku koruptif aparat pajak tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

“Presiden Prabowo telah memberikan teladan yang luar biasa dengan menunjukkan keberanian untuk menolak praktik sogokan. Hal ini harus menjadi standar moral bagi semua pejabat negara, termasuk petugas pajak. Tidak boleh ada ruang bagi perilaku koruptif, terutama di lembaga yang berperan langsung dalam menjaga stabilitas ekonomi negara,” tambah Rinto.

Rinto juga menyerukan agar pemerintah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor perpajakan. Ia berharap ada langkah konkret, seperti peningkatan transparansi serta pemberian sanksi berat kepada aparat yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Ini momentum bagi Indonesia untuk membangun pemerintahan yang bebas dari korupsi. Mari kita kawal bersama komitmen Presiden dengan memastikan tidak ada lagi ruang bagi pejabat, termasuk petugas pajak, yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Kita semua bertanggung jawab dalam menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,” tutup Rinto.

IWPI juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan jika menemukan kasus-kasus pemerasan atau tindakan tidak terpuji lainnya di sektor perpajakan. Dengan kerja sama antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, Rinto optimis Indonesia mampu mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.